Pers: Husman
InfoJituNasional.com
DPRD Provinsi Lampung sebut persoalan PPDB menjadi persoalan tahunan di setiap tahun ajaran baru.
Untuk itu dewan menyayangkan permintaan penundaan pengumuman PPDB SMA/K selama satu minggu, hanya diundur hitungan jam saja
Karena PPDB ini bukan persoalan orang per orang tapi kita semua. Justru kami harapkan semua stakeholder terutama yang jadi leding sektor harus sikapi secara komprehensif,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan.
Yanuar Irawan menilai, selama ini penyelesaian permasalahan PPDB hanya mengambil tindakan pemberhentian saat terjadi kecurangan, seperti yang terjadi sama Kepala SMAN 1 Metro tahun lalu.
Ketika ada permasalahan ini kepala sekolah diberhentikan. Padahal secara teknis tidak terlibat langsung. Tapi karena bertanggung jawab dengan persoalan yang ada dia dapat sangsi. Setelah saya evaluasi ini gak bisa lagi terjadi. Orang bangun karir 20 sampai 30 tahun untuk jadi kepala sekolah, lalu karena korban sistem harus berhenti,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta sistem PPDB saat ini harus segera diperbaiki, karena permasalahan tersebut telah terjadi berulang setiap tahun.
Diungkapkan Yanuar Irawan, untuk membahas permasalahan PPDB ini, pihaknya telah menjadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud.
Kemungkinan awal Juli . Karena sesuai jadwal yang di banmus awal bulan depan kami ada kesempatan kunjungan keluar,” ucapnya.
Bahas Persoalan PPDB, DPRD Jadwalkan Kunker ke Kemendikbud
Reporter: Prima Imansyah Permana|Editor: Yuda Pranata|Rabu 28-06-2023,09:25 WIB
Bahas Persoalan PPDB, DPRD Jadwalkan Kunker ke Kemendikbud
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar DPRD Provinsi Lampung sebut persoalan PPDB menjadi persoalan tahunan di setiap tahun ajaran baru.
Untuk itu dewan menyayangkan permintaan penundaan pengumuman PPDB SMA/K selama satu minggu, hanya diundur hitungan jam.
“Karena PPDB ini bukan persoalan orang per orang tapi kita semua. Justru kami harapkan semua stakeholder terutama yang jadi leding sektor harus sikapi secara komprehensif,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan.
Yanuar Irawan menilai, selama ini penyelesaian permasalahan PPDB hanya mengambil tindakan pemberhentian saat terjadi kecurangan, seperti yang terjadi sama Kepala SMAN 1 Metro tahun lalu.
“Ketika ada permasalahan ini kepala sekolah diberhentikan. Padahal secara teknis tidak terlibat langsung. Tapi karena bertanggung jawab dengan persoalan yang ada dia dapat sangsi. Setelah saya evaluasi ini gak bisa lagi terjadi. Orang bangun karir 20 sampai 30 tahun untuk jadi kepala sekolah, lalu karena korban sistem harus berhenti,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta sistem PPDB saat ini harus segera diperbaiki, karena permasalahan tersebut telah terjadi berulang setiap tahun.
Diungkapkan Yanuar Irawan, untuk membahas permasalahan PPDB ini, pihaknya telah menjadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud.
“Kemungkinan awal Juli . Karena sesuai jadwal yang di banmus awal bulan depan kami ada kesempatan kunjungan keluar,” ucapnya.
Dirinya menyayangkan terkait keputusan Disdikbud Lampung yang hanya mengundur jam pengumuman PPDB tingkat SMA/K dengan alasan jika ditunda akan ada tahapan yang terlewatkan dan mendapat teguran dari pusat.
“Saya bilang itu harusnya bagus kalau dengan ditunda kita dapat teguran dari pusat, karena akan jadi perhatian mereka, dan akan jadi atensi khusu bagi mereka. Disitulah nanti kita sampaikan bahwa sistem ini banyak persoalan kalau tidak diubah sistemnya,” ungkapnya.
Evaluasi yang diharapkan, lanjut Yanuar Irawan termasuk dengan stekholders terkait seperti disdukcapil agar tidak semau-maunya menerbitkan kartu keluarga.
“Seperti laporan yang saya terima, ada orang SMP sekolah di Lampung Utara, tiba-tiba masuk SMA N 2 Bandar Lampung lewat jalur zonasi karena kartu keluarganya disana,” ungkapnya.
Sebab, dari informasi yang dirinya dapat pasca kunjungan ke lima SMA dan 1 SMK di Bandar Lampung, oprator menyebut bahwa titik koordinat zonasi dapat diganti.
Begitu juga dengan PPDB SMA N 2 Bandar Lampung banyak penuh disisi yang hanya berjarak 200 meter dari sekolah.
Namun, saat daftar ulang, kendaraan terparkir sepanjang jalan di sekitar SMA tersebut hingga tidak muat.
“Berarti yang daftar ulang bukan orang yang tinggal disitu, harus di evaluasi. Jangan sampai sistem seperti itu perangkatnya tidak mengikut,” ucapnya.
Orang bisa bayar semau-maunya untuk buat kartu keluarga didekat sekolah. Sedangkan yang jadi korban masyarakat menengah kebawah. Ini yang kuta tidak mau,” terangnya.
