InfoJituNasional.com
pers:Husman
Penjabat Bupati Mesuji, Dr. Drs. Sulpakar, MM, Senin (4/3/2024) membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025 di Kecamatan Simpang Pematang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung diwakili oleh Inspektur Provinsi Lampung, Ir. Fredy, SM, MM, Kepala Bappeda Provinsi Lampung? Elvira Umihanni, SP, MT, Ketua DPRD Mesuji, Hj. Elfianah, SE, dan nggota DPRD Mesuji, Kapolres AKBP Ade Hermanto, SH, SIK, CPHR, Dandim 0426 Tulang Bawang, Letkol Kav. Delvy Marico, SE, MIP, Kepala Kejaksaan Negeri, Azy Tyawhardana, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama, M. Andri Irawan, SHi, MH, Sekretaris Daerah, Syamsudin, SSos, Ketua TP PKK, Pori Karlia Sulpakar, Ketua DWP, Chosiatun Syamsudin, SSos, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, kepala desa, Kepala Kantor Kementerian Agama Mesuji, H. Johan Yusuf, SAg, MPdI, Kepala Kantor Pertanahan, Yustin Iskandar Muda, SH, MH, CMed, dan banyak lagi lainnya.
Pj Bupati Mesuji, Sulpakar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musrenbang RKPD 2025 yang ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Mesuji demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dikatakan, kegiatan musrenbang RKPD 2025 ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan tahun 2025, dan merupakan acara puncak pada proses perencanaan RKPD 2025, untuk kemudian dapat ditetapkan setelah melalui prosesi fasilitasi oleh Gubernur Lampung untuk disempurnakan.
Sulpakar berharap, RKPD 2025 dapat benar-benar menjadi pedoman dalam penyusunan KUA–PPAS dan Raperda APBD 2025, serta menjadi komitmen bersama oleh seluruh perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terhadap hasil kesepakatan dalam Musrenbang Kabupaten Mesuji.
Diuraikan isu-isu strategis dan permasalahan prioritas-prioritas pembangunan. Yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan rendahnya IPM dan tingginya stunting.
Kemudian rendahnya aksesibilitas infrastruktur daerah yang ditandai rendahnya kondisi jalan mantap, akses air minum, dan sanitasi.
Dan rendahnya perekonomian daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5 (lima) persen setiap tahunnya.
Selain itu, lanjut Sulpakar, masih rendahnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang ditandai dengan rendahnya nilai pelayanan publik dan profesionalisme ASN.
“Prioritas pembangunan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, semata-mata demi menyelaraskan program pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sebagaimana dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk mencapai lima besar perekonomian dunia,” ujarnya.
Ditambahkan, Kabupaten Mesuji berkomitmen mewujudkan target-target nasional sebagai upaya untuk menjadi bagian dalam mencapai hal tersebut.
“Untuk itu perumusan visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok harus visioner dan menjawab tantangan serta isu strategis 20 tahun mendatang,” tutur Sulpakar.
