InfoJituNasional.com
pers:Husman
Prov.Lampung|Meruyaknya pemberitaan mengenai indikasi ketidaktepatan pada sasaran, terlampau banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memprogramkan, dan realisasi yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak pekerjaan terkait program sumur bor, ditanggapi dengan bijak oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ir. Yuliastuti, MTA.
“Sebaiknya memang program sumur bor di lingkungan Pemprov Lampung ini ditangani oleh satu OPD saja. OPD lain hanya mengajukan jumlah dan lokasinya sesuai kebutuhan, namun penanggungjawabnya hanya satu OPD. Ini saran saja,” tutur Kadisbun Lampung, Yuliastuti, beberapa waktu lalu.
Tuti –sapaan akrab Yuliastuti- menambahkan, saran ini disampaikan karena terkait program sumur bor harus ada personil yang memahami secara teknis pekerjaannya. Selain itu, acapkali di lapangan terjadi penempatan lokasi yang saling berdekatan.
“Saya melihatnya dari azas kemanfaatan dan agar maksimal realisasi program ini,” imbuh dia.
Saat ini sedikitnya ada enam OPD di lingkungan Pemprov Lampung yang memiliki program pembuatan sumur bor pada setiap tahun anggaran. Mulai dari Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan, dan Cipta Karya (Perkim-CK), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu OPD mana menurut Kadisbun Yuliastuti yang tepat menangani program sumur bor? “Ya kalau menurut saya sih, Dinas Perkim-CK. Bisa juga Dinas PSDA. Intinya, kalau ditangani satu OPD, pasti akan lebih baik lagi realisasinya,” ujarnya.
Begitu juga, sambungnya, dengan program jalan usaha tani. Sebaiknya, yang menangani adalah OPD yang membidangi. Dengan kualitas personil yang memahami kelayakan jalan, tentu hasilnya akan lebih baik.
“Sesuai perintah Pak Gubernur, semua OPD wajib memaksimalkan hasil kerjanya bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, menurut saya, program-program yang sewajarnya bisa ditangani oleh satu OPD, baiknya disatukan saja. Saya optimis, hasilnya akan lebih baik dan nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat pasti lebih tinggi lagi,” urai Tuti.
Sebagaimana diketahui, menurut data Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, setidaknya terdapat 12 titik sumur bor yang ditangani instansi pimpinan Ir. Yuliastuti, MTA, tersebut.
Apa yang membedakan sumur bor kemasan Disbun Lampung dibanding OPD lain? Anggaran pembuatannya lebih kecil. Rata-rata hanya di angka Rp 94.000.000 hingga Rp 99.000.000. Meski ada juga yang mencapai anggaran Rp 198.900.000, yaitu pembuatan sumur bor di Lampung Timur yang dikerjakan CV Kresna Gama Mulya.
Pembeda lainnya, proyek sumur bor yang digelontorkan Disbun Lampung sasarannya jelas: kelompok tani. Dan untuk mendapatkan titik pembuatannya, dibutuhkan proses yang lama.
Mengapa demikian? “Karena harus ada pengajuan proposal yang memadai dari kelompok tani, diketahui Dinas Perkebunan Kabupaten setempat, baru ke kami. Setelah dilakukan verifikasi bahkan cek langsung ke lapangan, kami ajukan ke Gubernur untuk persetujuan penggunaan dana hibah,” ucap Yuliastuti, Senin (26/2/2024) lalu.
Di mana saja proyek sumur bor kemasan Disbun Lampung pada anggaran 2023? Di antaranya berada di Lampung Barat. Proyek senilai Rp 94.477.500 itu dikerjakan CV Andalan dengan penerima manfaat Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Talang Ogan.
Sumur bor di Kabupaten Pesawaran dengan anggaran Rp 94.620.000 dikerjakan CV Kedaton Say dengan penerima Kelompok Tani Karya Bakti, Desa Rusaba, Kecamatan Punduh Pidada.
Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan dua titik sumur bor dari Disbun Lampung melalui APBD-P 2023. Yaitu yang dikerjakan CV Napal Putih dengan anggaran Rp 94.477.500 diberikan kepada kelompok tani Gemah Ripah I, Desa Bangun Sari, Kecamatan Bekri, dan sumur bor pekerjaan CV Intan Permata dengan nilai Rp 94.382.500 bagi kelompok tani Setia Karya, Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha.
CV Raja Bor Technique mengerjakan proyek sumur bor senilai Rp 188.955.000 diperuntukkan kelompok tani Karya Lestari, Desa Sukadana Selatan, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Sedangkan CV Kresna Gama Mulya mengerjakan sumur bor senilai Rp 198.900.000 bagi kelompok tani Jaya Murni I, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur.
Sumur bor di Kabupaten Pringsewu dikerjakan CV Putra Jaya dengan anggaran Rp 99.350.000 digunakan oleh kelompok tani Tunggal Sari IV, dan CV Lapem Inten Dua mengerjakan sumur bor senilai Rp 94.335.000 dengan penerima manfaat kelompok tani Sumber Rejeki, Desa Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu.
Sementara di Kabupaten Lampung Selatan, Disbun Lampung membuat beberapa proyek sumur bor. Misalnya di Desa Babatan, Kecamatan Ketibung. Proyek senilai Rp 188.907.500 itu dikerjakan CV Mandiri Berlian dengan penerima kelompok tani Sepakat Bangun I. Dan CV Sumber Air Hidup mengerjakan sumur bor senilai Rp 99.335.000 dengan penerima kelompok tani Makin Jaya, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Ketibung.
Sumur bor besutan Disbun Lampung di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dikerjakan CV Langit Ketujuh bernilai Rp 94.449.000 dengan penerima kelompok tani Amanah Berkah di Kota Alam.
Sedangkan di Kabupaten Tulangbawang (Tuba), CV Sungai Al-Kautsar mengerjakan sumur bor beranggaran Rp 94.145.000 dengan penerima kelompok tani Maju, Desa Makmur Jaya.
Menurut data yang ada, bukan pada anggaran tahun 2023 saja Disbun Lampung mewujudkan kegiatan sumur bor. Pada 2022 pun, ada beberapa sumur bor yang dikerjakan dan keseluruhannya kelompok tani sebagai penerima manfaatnya.
Mengenai banyaknya kegiatan pembuatan sumur bor ini, Kepala Disbun Lampung, Yuliastuti, menjelaskan, program tersebut merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi iklim elnino.
“Kita kan mengalami musim elnino yang cukup panjang. Petani membutuhkan adanya air yang memadai untuk tanamannya, itu sebabnya kami menganggarkan untuk pembuatan sumur bor yang langsung diserahkan kepada kelompok tani untuk mengelolanya,” tuturnya.
Ia menjamin, seluruh kegiatan sumur bor yang digulirkan pihaknya dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Bukan saja karena prosesnya melalui e-katalog tetapi pihaknya juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi dengan turun langsung ke lapangan.
“Kami kan tugasnya bersentuhan langsung dengan petani, jadi kami tidak mau ada petani yang teriak tidak puas atas sumur bor yang ada. Karena itu, kami rutin turunkan tim ke lapangan, untuk mengecek hasil kerja rekanan. Kalau tidak sesuai ketentuan, saya minta diperbaiki dan harus bisa bermanfaat untuk petani setempat,” kata Tuti seraya menambahkan, proyek sumur bor instansinya dilengkapi dengan sarana jaringan, sehingga bisa langsung dimanfaatkan petani.
