Pers: Husman
infojitunasional.com
Acung jempol layak diberikan kepada Pemkab Pesawaran. Karena kini telah resmi memiliki Forum Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Kamis (30/5/2024) kemarin, pengukuhan Forum Koordinasi PATBM tersebut dilakukan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi, di Balai Desa Bogorejo.
Bersamaan dengan pengukuhan Forum Koordinasi PATBM Kabupaten Pesawaran tersebut dilangsungkan acara sosialisasi mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bagi Kader PATBM Tahun 2024.
Forum Koordinasi PATBM Kabupaten Pesawaran ini diketuai oleh Krismiati, dengan wakil ketua Aswan Yaman. Posisi sekretaris dijabat Riska Wulandari, dan Parlina sebagai bendahara.
Kepengurusan Forum Koordinasi PATBM Kabupaten Pesawaran dilengkapi dengan bidang-bidang. Untuk bidang pencegahan, sebagai koordinator adalah Aprila Susanti, dengan anggota: Rofikoh, Riza Hanani, Kamelia Masturoh, dan Silvia.
Untuk bidang respon kasus, Sri Utami didaulat sebagai koordinator, dengan anggota: Kurnia Wati, Tusriyah, Leni Marlina, dan Agus Yantina. Sementara bidang advokasi dan pengembangan jaringan, koordinatornya dijabat Septri Yuanda, beranggotakan: Siti Maryam, Siti Aisyah, Listina, Yudha Maheta Dewangga, dan Widayati.
Dalam sambutannya, Nanda menjelaskan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
“PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak,” kata Nanda Indira yang juga Dewan Penasihat PATBM Pesawaran, seraya menambahkan, saat ini sebanyak 17 PATBM telah bertransformasi menjadi sebuah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tertuang dalam peraturan desa.
Menurut dia, keberadaan PATBM setara dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.
“Dengan begitu, semuanya harus berperan aktif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” lanjutnya.
Sementara Kepala Dinas P3AP2KP Pesawaran, Maisuri, menyatakan, terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan anak dan partisipasi anak berbasis masyarakat di tingkat desa adalah wujud nyata meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat desa dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Maisuri menjelaskan, pengukuhan Forum Koordinasi PATBM Kabupaten Pesawaran ini diisi pemateri dari unit PPA Polres Pesawaran, dan Save The Children.
Ia mengimbau kepada masyarakat, jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk tidak ragu melaporkan ke aparat penegak hukum, dengan demikian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menurun.
