Info Jitu Nasional .Com
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana secara simbolis menyerahkan bantuan sebanyak 100 unit gerobak motor listrik kepada pelaku usaha di 20 kecamatan pada Kamis (25/9/2025). Foto:
Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung mengucurkan Rp2,9 miliar untuk gerobak tanpa rincian teknis. Proyek ini memicu sorotan publik karena potensi pemborosan anggaran.
Di Duga Potensi Pemborosan Rp 1 Miliar lebih
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kembali mengucurkan dana besar senilai Rp2,9 miliar untuk pengadaan gerobak pada tahun 2026.
Namun, alokasi anggaran fantastis ini memicu pertanyaan publik karena pemerintah tidak merinci jumlah unit, spesifikasi teknis, maupun skema distribusinya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Ketiadaan detail tersebut membuat masyarakat sulit mengukur kewajaran harga dan efektivitas bantuan bagi para pelaku usaha.
Ketidakjelasan rencana anggaran tahun 2026 ini seolah mengulang persoalan pada tahun sebelumnya.
Saat itu, dinas terkait membelanjakan Rp2,8 miliar untuk 100 unit gerobk sepedah listrik
Hasil survei pasar Bandar Lampung di toko SELIS menunjukkan gerobak dengan spesifikasi serupa hanya berkisar antara Rp 13.500.000 per unit sudah lengkap sepedah listrik nya sudah bisa mundur dan maju .semesti nya klu beli di tempat pembuatan nya langsung bisa lebih murah lagi .
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana. Foto: Josua Napitupulu
Selisih harga yang mencolok ini menimbulkan dugaan pemborosan anggaran daerah yang mencapai Rp1 miliar lebih bukan itu saja disinyalir ada pengondisian proyek antara dinas terkait dan penyedia barang dan jasa.
Gerobak-gerobak mahal tersebut nyatanya jarang terlihat beroperasi di ruang-ruang publik karna th 2025 100 unit dan ditambah lagi 100 unit gerobak sepedah motor listrik tahun 2026 jumlah nya sudah 200 unit sehingga manfaatnya bagi pelaku UMKM dipertanyakan.
Buruknya pemanfaatan program di masa lalu tidak lantas membuat pemerintah daerah lebih transparan dalam merancang proyek serupa pada 2026.
Minimnya informasi dalam dokumen anggaran saat ini justru memperkuat kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan berulang.
Pengadaan ini pun terancam hanya menjadi proyek seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan nyata pedagang kecil.
Hingga kini, publik masih menanti kejelasan terkait perencanaan proyek miliaran rupiah tersebut.
Namun, Kepala Dinas koprasi dan UkM Riana Apriana pada saat di sambangi di kantor kediaman nya pada hari Kamis tgl 30 April 2026 beliyau sudah berangkat umroh .
Tetapi di dinasterkait di terima oleh sekertaris Ibu Rahma . menyampaikan,
Dari pagu anggaran 2,9 milyar itu tidak semua anggaran itu untuk Membeli Gerobak motor listrik itu , di situ ada pemotongan pajak 12 % di tambah pajak lagi 2% pajak jadi total pajak 14% dan jadi kalau masalah tehis saya tidak tau tanyakan saja sama buk kadis langsung kalau buk kadis sudah pulang dari umroh nanti . kalau soal kelebihan anggaran nanti masuk di Silpa kayak nya Banyak lebih nya itu seperti th 2025 kemarin Silpa nya mencapai 100 juta kalau saya nggak salah . Tambah nya lagi kalau pembelian Grobak listrik itu tentu nya di ekatalok, dengan perusahaan mana di ekatalok itu saya juga nggak tau, yg jelas berkualitas dan lebih murah dari harga pasaran .ujar nya .
Tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan keterbukaan informasi, program pengadaan gerobak ini berisiko besar merugikan keuangan negara tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan.(Red)
